Gus Solah Lepas Ribuan Peserta Napak Tilas Resolusi Jihad

Reporter : Yusuf Wibisono

---

Jombang (beritajatim.com)  – Pengasuh Ponpes (Pondok Pesantren) Tebuireng Jombang, KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah melepas ribuan peserta 'ngonthel' napak tilas Resolusi Jihad, Minggu (24/11/2013). Acara napak tilas itu dilepas dari halaman Ponpes Tebuireng. Para peserta akan menyusuri rute sepanjang 86 kilometer, yakni finish di Kantor PCNU Surabaya, Jl Bubutan.

Sejak malam hari, ribuan peserta dari berbagai daerah itu sudah memadati Ponpes Tebuireng. Mereka disuguhi pemutaran film 'Sang Kiai'. Pagi harinya, peserta dari berbagai wilayah di Jatim sudah bersiap di garis start dengan mengendarai sepeda angin. Sejurus kemudian, Gus Solah memberikan sambutan.

Dia mengatakan, Resolusi Jihad digelorakan oleh para ulama NU pada 68 tahun lalu. Saat itu, KH Hasyim Asyari mengeluarkan fatwa yang berisi kwajiban mengusir penjajah bagi umat Islam. Lewat fatwa itulah perang 10 November 1945 di Surabaya pecah. Hingga akhirnya, tentara sekutur berhasil dipukul mundur oleh arek-arek Surabaya.

"Artinya, perang 10 November tidak lepas dari peran ulama waktu itu. Namun sayang, peran besar ulama NU tersebut seolah tersobek dari lembat sejarah," kata Gus Solah di hadapan ribuan peserta.

Gus Solah menandaskan, untuk konteks hari ini Resolusi Jihad bukan lagi mengusir penjajah. Namun ada hal yang lebih besar, yakni menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Selain itu, semangat Jihad juga perang melawan praktik korupsi yang semakin menggurita. "Peringatan resolusi jihad ini sekaligus sebagai inspirasi untuk melawan korupsi," katanya.

Selanjutnya, pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang ini mengibarkan bendera sebagai pertanda dimulainya ngonthel menuju Surabya. Begitu bendera dikabarkan, para peserta langsung mengayuh sepeda yang dikenakan. Para peserta kebanyakan berdandan ala pejuang tempo dulu. Sepanjang perjalanan, warga berderet di pinggir jalan untuk menyaksikan perhelatan tersebut.

Napak tilas Resolusi Jihad NU tersebut mendapatkan apresiasi positif dari warga Jombang yang notabene sebagai tuan rumah. Salah satunya adalah Dimas Cokro Pamungkas atau Gus Dimas, Ketua IPSNU (Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama) Pagar Nusa, Kecamatan Gudo, Jombang.

Menurutnya, napak tilas Resolusi Jihad NU sangat penting dilakukan. Pasalnya, selama ini jejak rekam Resolusi Jihad NU seakan-akan dihilangkan dari lembar sejarah. Padahal kemerdekaan RI tidak bisa lepas dari fatwa para ulama yang dipimpin KH Hasyim Asyari tersebut.

Gus Dimas juga berharap ke depan acara Napak Tilas Resolusi Jihad NU bisa dijadikan agenda tahunan. Dengan begitu, bakal menjadi ingatan dan teladan bagi rakyat Indonesia tentang peran ulama dalam mempertahankan Kemerdekaan RI. Dia juga mengatakan bahwa ngonthel bareng dalam rangka peringatan Resolusi Jihad ini sangat bermanfaat.

"Disitu kita bisa mengambil hikmah, bisa membayangkan seperti apa pendahulu NU kita dulu berjuang. Manfaat yang tak kalah penting adalah moment ini bisa kita jadikan sarana konsolidasi internal NU, agar tetap kompak di semua elemen, tidak terpecah dengan masalah apa pun, terutama ditahun politik yang rawan dan sensitif ini," pungkas Gus Dimas ketika berada di lokasi pemberangkatan peserta. [suf/kun]

Dari Tebuireng, Kaum Muda NU Terbitkan Resolusi Jihad Jilid II

Reporter : Yusuf Wibisono

Berita Terkait

• Napak Tilas Resolusi Jihad NU Diikuti Ribuan Peserta
• Ansor dan Banser Diminta Kawal Pembangunan di Jombang
• Peringati Resolusi Jihad, Lesbumi Jombang Gelar Parade Seni
• Gus Sholah Ingatkan Pentingnya Resolusi Jihad NU
• Gubernur: Resolusi Jihad NU Harus Bawa Perubahan Ketatanegaraan

 

---

Jombang (beritajatim.com) - Resolusi jihad yang dikeluarkan pendiri Ponpes Tebuireng Jombang, Hadratusyaikh Hasyim Asyari bersama ulama NU lainnya mampu mengobarkan semangat perlawanan mengusir penjajah. Lewat resolusi tersebut pecahlah pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini dikenal dengan Hari Pahlawan.

Terinspirasi dari mementum itu pula, kaum muda NU yang tergabung dalam FN-KSDA (Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam) berkumpul di Ponpes Tebuireng selama dua hari, yakni 7 - 8 Desember 2013.

Hasilnya, para kaum muda dari Kebumen, Wonogiri, Pati (Jawa Tengah), Tuban, Bojonegoro, Mojokerto, Tuban, serta Samarinda Kaltim, menerbitkan resolusi jihad jilid II.

Ada lima poin dalam resolusi tersebut, diantaranya menuntut kepada pemerintah RI untuk menghentikan usaha-usaha kapitalis ekstraktif yang membahayakan kedaulatan. Kedua, menuntut PBNU agar memerintahkan perjuangan “fi sabilillah” guna merebut penguasaan sumber daya alam demi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia Merdeka dan agama Islam.

Kemudian poin nomor tiga, menyerukan kepada semua warga nahdliyin dan ummat islam untuk mempertahankan tanah air dari rongrongan kapitalisme ekstraktif dengan merebut dan menasionalisasi penguasaan sumber daya alam.

Keempat, menuntut pemerintah RI untuk membatalkan, mencabut, menolak semua kontrak/ijin pengelolaan sda yang merusak dan berpotensi merusak daya hidup masyrakat, lingkungan  dan tidak sesuai kebutuhan nasional. "Terakhir, kami menuntut pemerintah RI mengembangkan dan memajukan energi terbarukan," kata Ubaidillah, koordinator FN-KSDA,
Minggu (8/12/2013).

Pemuda asal Kebumen ini menjelaskan, konflik sumber daya alam merupakan salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh Indonesia pasca-reformasi. Betapa tidak, pada tahun 2013 tercatat 232 konflik sumber daya alam dan agraria di 98 kabupaten/kota dari 22 provinsi di Indonesia. Tentu saja, konflik itu mengorbankan warga.

"Dalam banyak kasus, petani dan masyarakat setempat selalu dirugikan. Kasus pertambangan batu bara di samarinda Kaltim, kasus rencana industri semen di Pati Jateng, dan kasus perebutan lahan di Urutsewu, Kebumen, adalah beberapa di antaranya," sambungnya.

Hal senada dilontarkan Aan Anshori, aktivis Gusdurian (komunitas pecinta Gus Dur) yang ikut dalam acara tersebut. Menurutnya di Mojokerto dan Jombang, ratusan titik penambangan galian beroperasi illegal dan membahayakan lingkungan. Praktis, hal itu berpotensi menyebabkan banjir dan hilangnya sumber mata air untuk konsumsi dan keperluan warga.

Sedanghkan di Sidoarjo, problem pembayaran korban lumpur Lapindo tetap menjadi tuntutan korban. Di sisi lain, beberapa titik pengeboran minyak di kabupaten tersebut diam-diam telah beroperasi tanpa memperdulikan protes warga. Kondisi serupa juga terjadi di Jember.

Eksplorasi pasir besi yang eksploitatif juga ditolak oleh warga
setempat karena dianggap mengancam ekosistem dan kehidupan lingkungan.

Problem yang sama juga dihadapi oleh warga banyuwangi, kandungan emas di wilayah tumpangpitu dieksploitasi secara sepihak tanpa mempedulikan protes dan keberatan warga. Sebagian besar dari warga yang menjadi korban adalah warga nahdhiyyin.

"Oleh karena itu, dalam pertemuan FN-KSDA yang berlangsung di aula Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang yang dilaksanakan pada tanggal 7-8 desember, kami dari berbagai daerah menyerukan Resolusi Jihad Jilid II sebagai perlawanan terhadap bentuk penjajahan baru (kapitalisme ekstraktif)," urainya.

Deklarasi Resolusi Jihad Jilid II ini ditutup dengan penampilan tari remo oleh sejumlah pegiat kesenian dari Jombang. Selain itu juga digelar ruwat bumi yang dilakukan dengan menampilkan kesenian barongan atau reog dari Pati Jawa Tengah.

Ruwatan bumi tersebut sebagai simbol dan harapan agar bumi pertiwi tetap subur dan bisa memberikan kesejahteraan kepada warganya. Bukan sebaliknya, mencelakakan dan menyengsarakan, akibat eksploitasi yang tidak manusiawi terhadap sumber-sumber energi dan sumber kehidupan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing, maupun pemilik kapital dalam negeri. [suf/ted]

Pilkades Serentak, Uang Ratusan Milyar Berseliweran di Jombang

Reporter : Yusuf Wibisono
 

---

Jombang (beritajatim.com) - Ajang pilkades selalu identik dengan praktik politik uang atau money politik. Oleh karena itu, saat pilkades serentak di 280 desa di Kabupaten Jombang, 27 November lalu, uang ratusan milyar berseliweran di masing-masing desa.

Ungkapan itu dilontarkan oleh Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko saat memberikan sambutan dalam pelantikan ratusan kades di pendapa pemkab setempat. "Saat momen pilkades serentak ada uang ratusan milyar berseliweran di Jombang," kata Nyono dihadapan ratusan hadirin.

Nyono mengatakan, pilkades serentak di 280 desa diikuti 790 calon. Ia kemudian menganalogikan satu orang calon mengeluarkan biaya sebesar Rp 200 juta. Dengan begitu, terdapat uang ratusan milyar yang bertebaran di Jombang.

Terlepas dari itu semua, Nyono berharap agar Kades yang sudah dilantik bisa memegang dan menjalankan amanat warga desanya masing-masing. Selain itu, sebagai kepala pemerintahan desa pada tahun 2013 - 2019 tersebut bisa langsung menyesuaikan dengan pelaksanaan program pembangunan.
"Segera jalankan tugas dan jalankan program program pembangunan dan kemasyarakatan," katanya.

Dia menambahkan, dari 280 desa yang menggelar pilkades serentak akhir bulan lalu, terdapat 8 kades yang harus bersabar menunggu pengukuhan resmi sebagai Kepala Desa. Penyebabnya, di delapan desa itu masa bakti kades sebelumnya, berakhir pada 31 Desember 2013 mendatang. [suf/kun]

Konsumen Perumahan di Tunggorono Jombang Ancam Mengadu ke Kemenpera

2 Tahun Belum Bisa Tempati Rumah

Konsumen 'The Metro Graha' Ancam Mengadu ke Kemenpera

Senin, 02 Desember 2013 11:24:46
Reporter : Yusuf Wibisono

Berita Terkait

• Lahan Hijau untuk Makam Estate?
• Dolar Naik, Harga Rumah Rakyat Stabil
• Harga Properti di Surabaya Naik 23,5 Persen
• Lahan Pertanian Sumenep Susut 30 Persen
• Pilih Rumah Idaman Anda di Bursa Rumah Giant Maspion Square

 

---

Jombang (beritajatim.com) - Sejumlah konsumen perumahan 'The Metro Graha' Tunggorono Jombang merasa kecewa. Pasalnya, sudah dua tahun ini mereka belum bisa menempati kawasan hunian yang dibangun PT Dwijaya Persada Indah, Sidoarjo. Padahal, para konsumen tersebut sudah menyetor uang muka atau DP (Down Payment) dan persyaratan administrasi lainnya.

Maskur (35), salah satu konsumen mengatakan, awalnya ia tertarik dengan promosi yang dilakukan pengembang 'The Metro Graha'. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2011, ia memenuhi persyaratan administrasi serta membayar uang muka sebesar Rp 6,5 juta. Ia memilih rumah tipe 36 yang berlokasi di blok B-4.

Satu bulan, dua bulan berjalan. Namun hingga dua tahun ini, Maskur belum bisa menempati rumah tersebut. "Padahal, sesuai aturan, empat sampai tujuh bulan setelah pembayaran uang muka, seharusnya rumah tersebut sudah realisasi. Namun hingga kini saya belum bisa menempati. Bahkan rumah tersebut kondisinya masih 95 persen serta belum bersertifikat," kata Maskur sembari menunjukkan bukti pembayaran uang muka, Senin (2/12/2013).

Maskur heran, selama ini kwajiban sebagai konsumen sudah ia penuhi. Semisal membayar uang muka, boking lokasi, serta pajak. Namun giliran dia menuntut hak, pihak pengembang selalu berbelit-belit. Berbagai cara juga sudah ia tempuh, mulai mendatangi kantor pengembang, hingga berkirim surat yang dilampiri tanda tangan perwakilan konsumen guna meminta penjelasan. Namun lagi-lagi, pihak pengembang hanya berjanji secepatnya melakukan realisasi.

Maskur menceritakan, ia bersama beberapan konsumen sudah bertemu dengan pengembang. Dalam pertemuan itu ia mendapatkan penjelasan panjang lebar. "Alasannya, rumah saya belum bisa ditempati karena kondisinya masih 95 persen dan sertifikatnya masih dalam proses. Nah, kalau seperti ini dimana tanggung jawab pengembang," ungkapnya.

Hal serupa juga dikatakan Ahmad Zani (30), konsumen lainnya. Kondisi Zani justru lebih memprihatinkan. Betapa tidak, ia sudah menyetor uang muka sekitar Rp 14 juta dan memenuhi persyaratan admininstrasi lainnya. Namun hingga saat ini rumah di 'The Metro Graha' itu belum juga bisa ditempati. Selain kondisi fisiknya masih 60 persen, bangunan tersebut juga belum bersertifikat. "Padahal saya sudah membayar uang muka sejak 2012," katanya.

Zani berharap, dalam waktu dekat ini rumah tipe 36 miliknya itu segera bisa realisasi. Jika tidak, maka ia dan konsumen lainnya akan mengadukan permasalahan itu ke Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) serta pihak yang berkompeten lainnya. Pasalnya, kata Zani, perumahan yang berada di kawasan Tunggorono itu masuk dalam program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang notabene digulirkan Kemenpera.

Sementara itu, Manager Marketing PT Dwijaya Persada Indah, Sari Siregar ketika dikonfirmasi terkait keluhan tersebut tidak banyak berkomentar. Ia justru marah-marah dan mengancam akan melakukan somasi jika wartawan menulis polemik di perumahan The Metro Graha. "Kalau konfirmasi langsung ke atasan saya di Sidoarjo. Uang muka 'seuprit' kok minta rumah," kata Sari dengan nada tinggi ketika dihubungi lewat ponselnya. [suf/but]

Klenteng Gudo Jombang Peringati 4 Tahun Wafatnya Gus Dur

Reporter : Yusuf Wibisono

Berita Terkait

• Inayah Wahid: Gus Dur Bukan Tokoh Pluralisme
• Cerita Mahfud MD tentang Gus Dur Lindungi Petani
• Sinta Nuriyah Sahur di Gereja
• Buka Bersama Anak Yatim, Sinta Nuriyah Dapat Hadiah Lukisan
• 9 Nilai Perjuangan Gus Dur Harus Dipegang

 

---

Jombang (beritajatim.com) - Klenteng Hong San Kiong, Gudo Jombang menggelar peringatan empat tahun wafatnya KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sabtu (7/12/2013). Acara yang dikemas dalam sarasehan itu dihadiri sejumlah narasumber.

Diantaranya, KH Salahuddin Wahid (Pengasuh Ponpes Tebuireng), Joaquin F. Monseratte (Konjen Amerika Serikat), Putu Sutawaijaya (Seninaman), Inayah Wahid (putri Gus Dur), serta Bingky Irawan (tokoh pluralis). Sebelum seminar dimulai, panitia menyuguhkan penampilan budaya tionghoa. Semisal musik pengiring wayang potehi. Menariknya, para seniman memainkan isntrumen alat musik cina tapi irama syi'ir Gus Dur.

Toni Harsono, perwakilan Klenteng Hong San Kiong Gudo mengatakan, acara seresehan tersebut khusus untuk mengenang empat tahun meninggal guru bangsa, KH Abdurrahaman Wahid. "Gus Dur sangat berjasa terhadap warga Tionghoa. Lewat Gus Dur, kami bisa menikmati kebebasan. Wayang potehi, barongsay, bisa dimainkan di publik," kata Toni. [suf/ted]

Inayah Wahid: Gus Dur Bukan Tokoh Pluralisme

Reporter : Yusuf Wibisono

Berita Terkait

• Klenteng Gudo Peringati 4 Tahun Wafatnya Gus Dur
• Cerita Mahfud MD tentang Gus Dur Lindungi Petani
• Sinta Nuriyah Sahur di Gereja
• Buka Bersama Anak Yatim, Sinta Nuriyah Dapat Hadiah Lukisan
• 9 Nilai Perjuangan Gus Dur Harus Dipegang

 

---

Jombang (beritajatim.com) - Bagi kebanyakan orang, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh pluralisme. Namun tidak demikian dengan pandangan Inayah Wahid. Putri Gus Dur ini menyebut bapaknya adalah tokoh humanisme atau kemanusiaan.

"Jadi saya sendiri tidak sepakat jika Gus Dur disebut tokoh pluralisme. Bapak saya tidak pernah membela pluralisme, tapi beliau membela kemanusiaan. Jadi lebih tepat kalau Gus Dur disebut bapak humanisme," kata Inayah saat menjadi pembicara sarasehan peringatan empat tahun meninggalnya Gus Dur di Klenteng Hong San Kiong, Gudo, Jombang, Sabtu (7/12/2013).

Inayah melanjutkan, selama hidup Gus Dur memang getol membela kelompok minoritas, salah satunya adalah golongan Tionghoa. Namun menurutnya yang dibela cucu pendiri NU tersebut bukan pluralismenya, melainkan kemanusiaan. "Gus Dur membela Tionghoa dan kelompok minoritas lainnya, karena mereka adalah manusia," katanya menambahkan.

Inayah masih ingat, saat bapaknya masih hidup pernah berpesan, jika meninggal kelak Gus Dur meminta makamnya ditulisi tokoh humanisme. Hanya saja, hingga saat ini pesan itu belum terlaksana. "Jadi sekali lagi, yang dibela Gus Dur itu manusianya," ujar putri bungsu Gus Dur ini.

Di hadapan forum, Inayah juga bercerita panjang lebar tentang metode Gus Dur dalam mendidik anak-anaknya. Menurutnya, seluruh anak Gus Dur diperlakukan sama. Gus Dur juga tidak pernah memaksakan keinginannya kepada sang buah hati.

"Demokrasi sudah diajarkan Gus Dur sejak dalam keluarga. Beliau tidak pernah memaksa anaknya harus ini dan itu. Kami hanya dikasih gambaran umum, setelah itu anaknya sendiri yang akan memilih," katanya berkisah.

Sementara itu, Joaquin F. Monseratte, Konjen Amerika Serikat yang juga menjadi pembicara dalam sarasehan itu menyamakan Gus Dur dengan tokoh kemanusian asal Afrika Selatan yang baru saja meninggal dunia, Nelson Mandela. "Kami sangat kehilangan meninggalnya dua tokoh tersebut. Gus Dur dan Nelson Mandela sama-sama pejuang kemanusiaan," ujarnya.

Selain Inayah dan Joaquin F. Monseratte, tiga pembicara lain yang tampil adalah KH Salahuddin Wahid (Pengasuh Ponpes Tebuireng), Putu Sutawijaya (Seniman), serta Bingky Irawan (tokoh pluralis). Usai saresehan seluruh tokoh lintas agama dan hadirin menggelar doa bersama di depan Klenteng Hong San Kiong. Doa tersebut ditujukan khusus untuk Gus Dur.

Digelarnya peringatan empat tahun meninggalnya Gus Dur di Kleteng Gudo mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Salah satunya adalah Ketua IPSNU (Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama) Kecamatan Gudo, Dimas Cokro Pamungkas atau Gus Dimas. Dia berharap acara serupa bisa digelar rutin tiap tahun. Dengan begitu, nilai-nilai perjuangan Gus Dur semakin membumi di Indonesia.

"Karena Gus Dur bukan hanya milik warga nahdliyin. Gus Dur sudah menjadi bapak bangsa, sehingga seluruh kotmponen bangsa ini iku memiliki. Kami juga sepakat kalau bulan Desember dijadikan bulan Gus Dur," ujar Gus Dimas ketika ditemui terpisah. [suf/kun]

Pelantikan 280 Kades di Pendopo Kabupaten Jombang Diwarnai Unjuk Rasa Warga Genukwatu Ngoro

Jombang - Pelantikan massal 280 Kepala Desa (kades) diwarnai unjukrasa di pendopo Kabupaten Jombang. Sekitar 100 warga Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro melakukan aksi protes pilkades di desanya, Kamis (5/12/2012) kemarin.

Rombongan massa datang dengan mengendarai satu truk dan beberapa minibus, serta sejumlah sepeda motor. Dalam aksinya, warga menuntut Bupati Jombang Nyono Suharli untuk menunda pelantikan Sudirman, calon kepala desa (Cakades) terpilih Genuwatu, karena warga sudah mengirimkan surat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jatim di Surabaya.

Sementara di pendopo, Bupati Nyono memimpin jalannya pelantikan 280 kades yang terpilih dalam pilkades serentak 27 Nopember yang lalu. Massa baru bisa masuk jalan depan pendopo setelah acara usai.

Sekitar satu jam warga berdemo di depan pendopo. Kemudian beberapa perwakilan warga diterima Bupati Nyono Suharli untuk menyampaikan tuntutannya. Setelah usai menerima perwakilan warga, Bupati menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tidak bisa menunda pelantikan kades terpilih Genukwatu maupun menganulirnya.

“Kami hanya bisa menganulir jika memang ada putusan PTUN. Karena itu kami dan jenengan semua harus menunggu putusan PTUN. Percayalah, apapun putusan PTUN, kami siap melaksanakan,” kata Nyono. (fma)